HENTIKAN PENINDASAN BERKEDOK PERLINDUNGAN!

HENTIKAN PENINDASAN BERKEDOK PERLINDUNGAN!

SEJAK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, maka tanggal 10 Desember itu kemudian diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Sejarah dan latar belakang lahirnya hak asasi manusia adalah karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya.

Indonesia sebagai negara anggota PBB juga mengakui hak asasi manusia, dan pengakuan itu dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hak untuk bekerja, UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2 menyatakan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kendati demikian, dalam kenyataannya sering kali kita masih melihat perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia. Sering pula kita menyaksikan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa atau pihak-pihak yang kuat terhadap orang yang lemah. Berbagai bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan itu menimbulkan kesengsaraan dan ketidakadilan pada pihak yang lemah. Tindakan sewenang-wenang yang tidak menghormati HAM dan menimbulkan ketidakadilan juga dialami buruh migran Indonesia (BMI) yang bekerja di Hong Kong. Bahkan, ada tindakan yang nyata-nyata menghilangkan hak BMI. Pelarangan kontrak mandiri atau larangan BMI pindah agen merupakan bentuk pengabaian hak BMI untuk membuat kontrak kerja secara mandiri atau memilih agen yang diinginkannya.

Pungutan biaya sebesar HK$21.000 yang dilakukan oleh agen/PJTKI juga merupakan bentuk “perampasan” upah BMI. Pungutan biaya agen atau biaya penempatan itu sangat merugikan dan membuat BMI menjadi semakin terpuruk, karena HK$21.000 jelas merupakan angka yang sangat besar. Belum lagi apabila BMI di-PHK, maka BMI itu harus membayar lagi antara $9.000 sampai $15.000, bahkan ada yang $21.000. Padahal, biaya agen menurut peraturan hukum Hong Kong adalah 10 % dari gaji pertama pekerja, dan menurut peraturan yang dibuat oleh Dirjen Binapenta tahun 2008 adalah Rp.15.680.000. Ini artinya, agen dan PJTKI telah memperlakukan BMI sebagai budak, yang tidak dihargai hak–haknya, bahkan kita sudah dijual layaknya barang dagangan.

Fakta dan data juga menunjukkan bahwa underpayment/gaji di bawah ketentuan upah minimum Hong Kong,sampai saat ini juga masih banyak dialami kawan–kawan BMI. Gaji BMI Hong Kong saat ini seharusnya HK$3580, atau HK$3740 bagi yang tanda tangan kontrak kerja pada tanggal 2 Juni 2011 atau sesudah tanggal itu. Namun, kenyataannya masih banyak BMI digaji HK$1.800 sampai HK$3.000. BMI menjadi sangat tertekan dan tidak berani menolak, karena takut di-PHK dan harus membayar pungutan biaya agen $21.000 lagi.

Masih banyak lagi permasalahan yang kami hadapi, termasuk pula pelayanan KJRI yang lamban dan tidak ramah, penahanan dokumen yang dibiarkan, dan yang paling baru adalah masalah KTKLN. Janji BNP2TKI dan KJRI Hong Kong bahwa pembuatan KTKLN bisa dibuat di KJRI Hong Kong mulai Desember 2011 ternyata isapan jempol belaka.

Tidak hanya itu, pada tanggal 14 Oktober 2011 KJRI mengeluarkan Surat Edaran bernomor 2524. Surat Edaran yang menurut KJRI untuk melindungi BMI. Surat Edaran tersebut diantaranya berisi pelarangan BMI untuk pindah agen, pindah PJTKI dan menunggu visa di Makau dan Shen Zhen. Hal ini membuat posisi BMI makin terjepit. Misalnya, ketika BMI diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan dan agen, BMI menjadi tidak berani melawan, karena takut tidak dicarikan majikan lagi oleh agen. Sungguh ironis, KJRI justru melarang BMI pindah agen tanpa memikirkan dampaknya. Visa kerja yang seharusnya boleh kita tunggu di Makau dan Shen Zhen karena tidak terlalu jauh dari Hong Kong untuk meminimalkan permasalahan, tapi justru dilarang oleh KJRI. Itu artinya kita diharuskan pulang ke Indonesia, menunggu visa di PJTKI dan mengalami potongan gaji 7 bulan lagi (HK$21.000). Tentulah, hal seperti ini tidak bisa disebut sebagai perlindungan, tapi justru penindasan dan pemerasan.

Untuk itu, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Migran Sedunia, kami Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong ( KOTKIHO ) menuntut kepada Pemerintah Indonesia:

  1. Cabut SE. 2524, ganti dengan SE. yang pro BMI
  2. Segera berlakukan pembuatan KTKLN di Hong Kong
  3. Pangkas biaya agen menjadi $.9,000.00
  4. Stop Underpayment
  5. Segera berlakukan kembali kontrak mandiri
  6. Cabut izin opersai Agen yang selalu melanggar hokum
  7. Pelayanan KJRI yang lebih baik
  8. Hentikan hukuman mati bagi BMI
  9. Stop Diskriminasi
  10. Segera revisi UU No. 39 tahun 2004
  11. Segera ratifikasi konfensi PBB thn 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota kelurganya

Kami Manusia! Kami bukan budak! Kami bukan mesin! Manusiakan kami layaknya manusia!

Hong Kong, 11 Desember 2011
Tertanda,
Kotkiho.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s